1. Menerima Permohonan Keberatan dari PEMOHON KEBERATAN/ TERMOHON INFORMASI untuk seluruhnya ;

2. Menolak Permohonan Informasi dari TERMOHON KEBERATAN/ PEMOHON INFORMASI untuk seluruhnya ;

3. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 001/III/KI- KALTENG-PS-A/2023 tanggal 16 Oktober 2023;

4. Menetapkan dan menyatakan bahwa tindakan PEMOHON KEBERATAN/ TERMOHON INFORMASI yang tidak dapat memberikan Data Hak Guna Usaha berupa jangka waktu dan berakhirnya Hak Guna Usaha PT. Sapta Karya Damai (SKD) kepada Termohon Keberatan/Pemohon Informasi bukanlah tindakan yang sewenang-wenang dan melanggar hukum, tetapi justru melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang melarang memberikan dokumen dimaksud kepada Termohon Keberatan, yaitu sebagaimana diatur dalam:

1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu dalam Pasal 6 ayat (3) Huruf (c) dan Pasal 17 Huruf h angka (3).

2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu dalam Pasal 34 ayat  (2) dan Pasal 35 ayat (3) dan ayat (4);

3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu dalam Pasal 191  dan Pasal 192 ayat (1), (3) dan ayat (4);

4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik, yaitu dalam Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) angka 4.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tindakan dari Pemohon Keberatan/ Termohon Informasi :

1. Sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau peraturan perundang-undangan yang berlaku 

2. Telah Memenuhi Norma Kepatutan.

3. Tidak  Melanggar Asas Kecermatan dan Ketelitian Serta Tidak Sewenang-Wenang

4. Tidak Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).

5. Menyatakan Informasi mengenai jangka waktu diberikan dan berakhirnya Hak Guna Usaha PT. Sapta Karya Damai (SKD) adalah informasi yang dikecualikan.

6. Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum Surat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : UP.04.07/379-62.02/II/2022 tanggal 15 Februari 2023 Hal : Permohonan Informasi.

7. Menyatakan sah dan Berkekuatan Hukum Penetapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesi Nomor : 1062/SK-100.HM.03/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 Tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

8. Menghukum TERMOHON KEBERATAN/ PEMOHON INFORMASI untuk membayar biaya perkara.